/srv/www/portalkalbe/files/cdk/files/34_KonsepDanaSehatdiLingLSM91.pdf/34

Konsep Pengembangan Dana Sehat

di Lingkungan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) Islam

Dr H Abdul Mukty

Wakil Direktur Bidang Medis RS Islam Surabaya

ABSTRAK

Dalam upaya mengatasi masalah keterbatasan dana pemeliharaan kesehatan, ter-

utama bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu perlu adanya usaha dari LSM

untuk mendirikan suatu Organisasi Penghimpun Dana Sehat (OPDS) atau Jaminan Pe-

meliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Sebuah Konsep Pengembangan Dana Sehat

di Lingkungan LSM Islam dapat dicoba dikembangkan di Pondok Pesantren, khususnya

di Jawa Timur, mengingat potensi ke arah itu sangat menunjang

Untuk itu dicoba suatu konsep Pengembangan Dana Sehat di Lingkungan LSM

Islam, yang berisi: (a) Petunjuk umum dan pedoman dasar dalam penyelenggaraan OPDS;

(b) Struktur Organisasi OPDS; (c) Dasar-dasar organisasi; (d) Direksi dan Staf serta

penjabaran tugas masing-masing; (e) Pedoman dalam mempersiapkan pembentukan

OPDS dan (f) Langkah-langkah yang harus ditempuh

Dasar-dasar organisasi yang terpenting adalah OPDS dimiliki bersama oleh para

anggotanya dan kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi

dari tiap anggota, Staf yang profesional perlu diusahakan untuk menjamin kelangsungan

hidup organisasi serta peningkatan mutunya

PENDAHULUAN

Seperti diketahui Sistim Kesehatan Nasional di Indonesia

adalah tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia

untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan

yang optimal sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan umum

seperti dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Sistim Kesehatan Nasional (SKN) adalah penjabaran dari pola

atau arah dan strategi pembangunan kesehatan yang ditetapkan

dalam GBHN

Pada dasarnya kesehatan masyarakat adalah menyangkut

semua segi kehidupan, baik untuk perorangan, keluarga, kelom-

pok manusia, masyarakat luas maupun bangsa. Ruang Iingkup

dan jangkauannya sangat luas

Makalah ini disajikan pada Kongres VI PERSI Hospital Expo, Jakarta,

21-- 25 November 1993.

Kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan jangka panjang

bidang kesehatan berdasarkan Paneakarya Husada antara lain

adalah (a) Setiap warga negara berhak memperoleh derajat

kesehatan yang optimal, oleh karena itu upaya kesehatan harus

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, merata, dapat di-

terima dan terjangkau oleh seluruh masyarakat; (b) Semua

potensi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan diarahkan dan

dimanfaatkan sejauh mungkin atas dasar kekeluargaan dan ke-

gotongroyongan serta jelas fungsi sosialnya; (c) Peranan ma-

syarakat termasuk swasta di bidang kesehatan sangatpenting dan

perlu dibina serta dikembangkan oleh pemerintah pada semua

tingkatan. Upaya tersebut meliputi pula kegiatan-kegiatan untuk

membudayakan sikap dan perilaku hidup sehat di masyarakat

Cermin Dunia Kedokteran Edisi Khusus No. 91, 1994

13 7

(d) Penyelenggaraan upaya kesehatan ditujukan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota. Perhatian

khusus diberikan kepada daerah terpencil, daerah pemukiman

baru dan daerah perbatasan. Penyelenggaraan upaya kesehatan

tersebut diutamakan untuk bayi, anak-anak balita dan ibu. Per-

hatian ditujukan pula kepada angkatan kerja dan kelompok

remaja. Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya

Permasalahan yang dihadapi menjelang tahun 2000 adalah:

(1) Jumlah penduduk akan meningkat terus walaupun upaya di

bidang KB cukup berhasil, angka kematian akan menurun se-

jalan dengan usaha-usahaperbaikan kesehatan, perlu penambah-

an Rumah Sakit; (2) Meningkatkan kecerdasan masyarakat,

akan meningkat pula kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan;

(3) Kemajuan di bidang teknologi dan ilmu kedokteran meng-

akibatkan digunakannya peralatan eanggih yang biayanya sangat

mahal; (4) Biaya kesehatan dibandingkan dengan total Produk

Domestik Bruto masih rendah; (5) Harga obat-obatan masih

mahal, meskipun sudah ada obat generik. Dan masalah-masalah

lainnya yang sangat kompleks

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, pemerintah telah

mengambil kebijaksanaan terobosan, antara lain: (1) Gerakan

imunisasi untuk semua (UCI) mencapai 80% tahun 1990; (2) Pe-

nempatan bidan baru di desa sebanyak 18.900 orang; (3) Ke-

wajiban penggunaan obat generik di sarana kesehatan pemerin-

tah; (4) Pengembangan Program Jaminan Pemeliharaan Kese-

hatan Masyarakat (JPKM) yang merupakan pengembangan

asuransi kesehatan (Askes); (5) Rumah Sakit Pemerintah men-

jadi Unit Swadana. Dan kebijaksanaan lainnya

Di samping itu adanya peluang untuk mengatasi per-

masalahan tersebut di kalangan masyarakat, khususnya LSM

Islam perlu dioptimalisasikan. Misalnya banyaknya Pondok

Pesantren di Jawa Timur ini dapat dirangsang untuk meng-

usahakan semacam JPKM atau Organisasi Penghimpun Dana

Sehat (OPDS) yang seeara bergotongroyong menghimpun dana

dari masyarakat Pondok Pesantren untuk membiayai pelayanan

kesehatan bagi anggotanya yang memerlukan pengobatan di

PolikliniklPuskesmas sampai perawatan di Rumah Sakit. Sikap

bergotong-royong ini sesuai dengan ajaran Islam, yang meminta

kepada segenap umat Islam untuk berbuat kebajikan dan suka

bertolong-menolong sesamanya dalam kebaikan

Dalam makalah ini akan disajikan suatu konsep pengem-

bangan Dana Sehat di Lingkungan LSM Islam, yang terbagi atas:

Pedoman Umum dan Pedoman Dasar dalam Pelaksanaan Dana

Sehat, Pedoman dalam Persiapan dan Organisasi Masyarakat

untuk Penyelenggaraan Dana Sehat, kemungkinannya untuk

diterapkan di Pondok Pesantren di Jawa Timur, Langkah-langkah

apa yang perlu ditempuh

PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN DASAR DALAM

PENYELENGGARAAN OPDS

A) Pedoman Dasar

1) OPDS atau Organisasi Penghimpun Dana Sehat direnca-

nakan untuk membantu masyarakat menengah dan bawah yang

tidak dapat dilayani oleh sarana pelayanan kesehatan dengan

138

Cermin Dunia Kedokteran Edisi Khusus

No. 91, 1994

tarip tinggi. Pendirian OPDS semacam ini harusa didahului

dengan persiapan masyarakat dan organisasi masyarakat yang

tepat.

2) OPDS dipereaya untuk penyediaan asuhan medis dan kese-

hatan bermutu tinggi, dengan pertimbangan ekonomi, efisiensi

dan efektivitas

3) Manajemen keuangan yang sehat dan cermat merupakan

kunci bagi kelangsungan hidup OPDS. Masalah ini harus di-

amati secara ketat sepanjang masa demi mutu pelayanan kepada

para anggota

4) OPDS didasari atas pembagian keuntungan yang seadil-

adilnya dan sejujur-jujurnya kepada para anggota: setiap ikhtiar

harus diusahakan untuk menjamin bahwa kebijakan yang di-

ambil tidak akan merugikan atau menguntungkan sebagian

anggota saja, tetapi harus menguntungkan semua anggota

5) Profesionalisme harus mengisi semua aspek manajemen

OPDS

6) Para anggota harus berperan aktif dalam pembuatan ke-

bijakan melalui Dewan Direksi, yang dipilih di antara para

anggota yang mampu

7) Semua OPDS yang didirikan harus dari masyarakat untuk

masyarakat dan harus otonom. Namun, Kelompok Manajemen

Tehnik (Pemerintah atau Swasta) yang akan membantu pelak-

sanaan proyek OPDS, harus memberikan supervisi manajerial

terus-menerus selama pelaksanaan semua OPDS yang telah ada

sebagai jaminan dari dan untuk masyarakat. Untuk pengembang-

an selanjutnya yang dimungkinkan, staf harus diambil dari para

anggota OPDS yang berkualitas

8) Dalam penetapan iuran anggota, OPDS harus memper-

timbangkan tingkat kesanggupan para langganan (clientele) dan

biaya pelayanan medis dan kesehatan yang bermutu yang diberi-

kan secara efisien dan efektif. Keseimbangan yang layak antara

biaya dan mutu pelayanan harus dipertahankan selama-lamanya

B) Struktur Organisasi OPDS

Struktur organisasi OPDS disarankan sebagai berikut :

C) Dasar-dasar Organisasi

1) OPDS dimiliki bersama oleh para anggotanya. Kepenting-

an bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dari

tiap anggota.

2) Dewan Direksi, suatu badan pembuat kebijakan, memberi-

kan pelayanan yang baik kepada para anggota secara kolektif

Anggota Dewan Direksi disahkan oleh para anggota

3) Staf yang profesional, yang dilatih dan disupervisi oleh Ke-

lompok Manajemen Tehnik bertugas mengelola pelaksanaan

sehari-hari OPDS. Mereka harus berpengalaman baik pada pe-

laksanaan OPDS dan mampu berlaku adil serta mempunyai per-

timbangan perikemanusiaan dalam melaksanakan dan mene-

rapkan kebijakan dan dasar-dasar OPDS

4) Pada kapasitas puncak pelaksanaan, sebagai syarat mini-

mum bagi pelayanan yang efektif, Staf manajemen OPDS

harus

mempunyai 5 unit pelaksana utama, seperti: a) Unit Tata Usaha;

b) Unit Pelayanan Anggota; c) Unit Pelayanan Medis; d) Unit

Pemasaran dan e) Unit Keuangan. Seorang Kepala Kantor atau

Pejabat yang ditunjuk, bertugas melakukan supervisi pelaksana-

an semua unit tersebut di atas

5) Semua Staf harus mengalami masa percobaan 3-5 bulan

sebelum diangkat secara tetap pada posisinya. Pelatihan dan

orientasi jabatan harus dilakukan selama masa percobaan. Per-

sonil dari Kelompok Manajemen Teknik harus melaksanakan

supervisi pekerjaan Staf dan harus menilai penampilan staf pada

masa percobaan

6) Jabatan-jabatan utama dan penjabaran tugas pada jabatan

tersebut dari Staf kunci OPDS dan pejabat-pejabat lainnya akan

diuraikan lebih lanjut

7) Koordinator OPDS adalah pekerja yang semi-otonom yang

dipercaya untuk tugas mencari anggota-anggota baru. Mereka

bekerja tanpa terikat oleh jam kerja dan menerima kompensasi

berdasarkan jumlah sebenarnya dari anggota baru yang dapat

direkrut sebagai anggota OPDS. Dalam beberapa hal, mereka

dapat meminta uang transportasi atas persetujuan Kepala Unit

Pemasaran atau Pejabat yang ditunjuk. Insentif juga dapat di-

berikan kepada koordinator OPDS yang sangat berprestasi, atas

persetujuan Dewan Direksi. Secara alamiah koordinator OPDS

merupakan sukarelawan yang berniat baik atau pengusaha keeil

yang mendapat kesempatan untuk peran serta yang sangat ber-

manfaat dalam OPDS, tetapi tidak diangkat menjadi staf atau

pegawai OPDS. Hanyalah anggota-anggota yang mampu dan

sah saja yang dapat dipercaya sebagai koordinator OPDS

8) Koordinator OPDS juga diberikan pelatihan orientasi oleh

Staf Pemasaran OPDS. Mereka secara dinas terkait pada Unit

Pemasaran dan bertugas sebagai perpanjangan tangan Staf

Pemasaran. Peranan utama mereka adalah membuka pintu yang

memungkinkan Staf Pemasaran mendapatkan banyak anggota

Mereka membantu Staf Pemasaran dalam menentukan peneri-

maan anggota baru, menyelenggarakan seminar orientasi atau

informasi bagi calon-calon anggota.

D) Dewan Direksi

1) Dewan Direksi harus merupakan pembuat kebijakan per-

tama dari OPDS. Kebijakan yang ditempuh harus sesuai dengan

dasar-dasar pedoman umum dan tidak boleh berprasangka buruk

terhadap kelangsungan hidup OPDS. Dengan kata lain, tiada

kebijakan tak benar ditempuh, yang dapat membahayakan posisi

keuangan OPDS.

2) Hanyalah anggota-anggota yang sah dan mampu saja di-

terima menjadi anggota Dewan Direksi. Anggota-anggota

Dewan yang memilih menarik diri dari keanggotaannya, baik

oleh karena tercela maupun atas kehendak sendiri, akan kehi-

langan kedudukannya dalam Dewan Direksi secara otomatis

3) Kualifikasi untuk keanggotaan dalam Dewan Direksi harus

meliputi hal-hal berikut :

a) Anggota yang mampu dan baik selama sekurang-kurang-

nya 12 bulan.

b) Bermoral baik

c) Mempunyai kepedulian akan kesejahteraan masyarakat.

d) Memahami konsep dasarpelaksanaan OPDS dan mengikuti

seminar orientasi OPDS dasar bagi para anggota.

4) Seleksi anggota Dewan harus berdasarkan prosedur

berikut

a) rekomendasi oleh para anggota dan pengurus OPDS

b) penilaian prakualifikasi oleh Kelompok Manajemen Tehnik

c) orientasi tentang dasar-dasar OPDS dan mekanisme pe-

laksanaan OPDS

d) persetujuan dari sebagian besar anggota OPDS melalui pe-

milihan atau referendum (Hanya para anggota yang sekurang-

kurangnya menjadi anggota pada tahun kedua yang dapat me-

milih dan dipilih sebagai anggota Dewan)

5) Idealnya, Dewan Direksi harus mempunyai anggota/peng-

urus sebagai berikut :

a) profesional dalam hukum

b) profesional dalam medis atau kesehatan masyarakat

c) ahli analisa keuangan atau ahli ekonomi

d) ahli manajemen atau berpengalaman dalam manajemen

rang awam

ahli pemasaran atau berpengalaman dalam pemasaran

g) ahli atau berpengalaman dalam bidang penaksiran

6) Dewan Direksi akan bertugas selama 2 tahun; separuh

anggotanya harus dipilih dan disetujui tiap tahun

leb sebagian

besar suara para anggota. Kepala Kelompok Manajemen Teknik

atau wakilnya ditunjuk secara otomatis menjadi anggota Dewan

dalam kapasitas

-officio dan harus memberikan petunjuk teknis

kepada Dewan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan

yang benar yang disarankan.

7) Pengurus harus dipilih oleh Dewan di antara mereka dan

harus meliputi :

a) Ketua

b) Wakil Ketua

c) Sekretaris

d) Bendahara

e) Kepala Hubungan Masyarakat

Penasehat Hukum

g) Penasehat Medis

h) Penasehat Tehnis dan Manajemen.

8) Tidak boleh lebih dari dua jabatan dipegang oleh seorang

anggota atau pengurus yang sama dari Dewan pada saat yang

Cermin Dunia Kedokteran Edisi

Khusus

No. 91, 1994

13 9

sama. Tanggung jawab minimum dari pengurus Dewan seperti

tersebut di bawah. Dewan, dengan keputusannya yang pokok,

dapat menambah tanggung jawab tersebut.

a) Ketua Dewan :

(i) Memimpin semua rapat-rapat Dewan

(ii) Mengawasi proses formulasi kebijakan OPDS

b) Wakil Ketua Dewan :

(i) Mengawasi dan memantau pelaksanaan OPDS

(ii) Memimpin rapat Dewan bila Ketua berhalangan

(iii) Memimpin Panitia Eksekutif, yang harus dibentuk oleh

Dewan Direksi.

c) Sekretaris :

(i) Menyimpan arsip semua penetapan dan membuat notulen

rapat Dewan.

(ii) Menyiapkan agenda dan dokumen lainnya untuk rapat

Dewan.

(iii) Bertindak selaku petugas penghubung yang mewakili De-

wan dalam hubungan dengan pihak pemerintah

d) Bendahara :

(i) Mengawasi dan memantau keadaan keuangan OPDS.

(ii) Menyiapkan atau menyetujui laporan keuangan yang dibuat

oleh Staf OPDS.

e) Kepala Hubungan Masyarakat

(i) Bertanggung jawab akan pekerjaan hubungan masyarakat

pada OPDS.

(ii) Memberikan masukan atau saran pada Dewan tentang

masalah yang ada kaitannya dengan hubungan masyarakat.

Penasehat Hukum :

(i) Membantu Dewan dalam menyiapkan bahan-bahan atau

dokumen yang terkait dengan hukum.

(ii) Memberi masukan dan saran kepada Dewan tentang bahan-

bahan yang dibutuhkan tindakan hukum.

g) Penasehat Medis :

(i) Memberi masukan dan saran tentang masalah yang terkait

dengan pelayanan medis dari OPDS.

(ii) Membantu dalam menetapkan kebijakan yang terkait

dengan pelayanan medis.

h) Penasehat Teknis/Manajemen :

(i) Memberi masukan dan saran kepada Dewan tentang ma-

salah yang terkait kebenaran dalam penaksiran dan pelaksanaan

kebijakan manajemen.

(ii) Membantu Dewan dalam menilai sehatnya manajemen pe-

laksanaan OPDS.

E) Jabatan Utama dan Penjabaran Tugas dari Staf/Pejabat

Kunci OPDS

1) Pejabat/Staf Bagian Tata Usaha :

a) Melaksanakan tugas dalam bidang manajemen personalia

dan hak milik.

b) Memelihara rumah tangga dan pelaksanaan pemeliharaan

kantor.

c) Bertanggung jawab akan pemeliharaan dan keamanan hak

milik.

d) Bertanggung jawab tentang manajemen pengadaan dan

persediaan.

140

Cermin Dunia Kedokteran Edisi

Khusus

No. 91, 1994

2) Pejabat/Staf Bagian Pelayanan Anggota :

a) Memproses surat permohonan (lamaran) dari ealon

anggota dan memberikan rekomendasi persetujuan.

b) Memberikan orientasi (pengarahan) kepada para anggota

baru tentang prosedur mendapatkan pelayanan, manfaatnya,

kekecualian dan pembatasan-pembatasan yang diberikan.

c) Memproses tagihan (claim) untuk pelayanan/benefit.

d) Memberikan pelayanan non-medis yang diperlukan

anggota.

e) Memantau pemanfaatan pelayanan dari para anggota.

f) Melayani keluhan para anggota dan memecahkan masalah

sesuai dengan kebutuhan.

g) Memelihara daftar terbaru para anggota OPDS yang aktif

dan menyerahkannya kepada pemberi pelayanan yang telah

diakreditasi.

3) Pejabat/Staf Bagrian Pelayanan Medis :

a) Memberikan pelayanan medis dasar kepada anggota.

b) Memelihara rujukan yang layak dari para anggota yang

memerlukan pelayanan medis lebih tinggi tingkatannya dan

menerbitkan Surat Rujukan/Surat Pengantar yang tepat.

c) Memantau pelayanan yang diperluas bagi para anggota oleh

pemberi pelayanan yang sudah diakreditasi.

d) Bertanggung jawab terhadap akreditasi spesialis, fasilitas/

institusi diagnostik dan rumah sakit sebagai fasilitas rujukan

OPDS.

e) Membentuk dan memelihara hubungan yang efektif den

gan

fasilitas rujukan yang diakreditasi untuk pelayanan yang bar-

moms dan efisien bagi para anggota yang dirujuk.

Bertanggung jawab terhadap skrining medis dari anggota

baru untuk diusulkan pemeriksaan fisik pendahuluan dan pe-

nentuan penyakit yang sudah diderita.

4) Pejabat/Staf Bagian Pemasaran :

a) Bertugas dalam semua kegiatan promosi untuk meningkat-

kan keanggotaan dalam OPDS.

b) Membentuk dan memelihara jaringan komunikasi fungsio-

nal dari para koordinator yang harus melayani sebagai mata

rantai pasar antara OPDS dan masyarakat.

c) Mengelola kegiatan pengerahan anggota, yang meliputi pe-

nyelenggaraan kursus orientasi OPDS bagi calon-calon anggota/

kelompok.

d) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan tingkat ke-

anggotaan yang hidup melalui pengerahan secara aktif dari para

anggota baru dan mempertahankan anggota lama.

e) Bertanggung jawab terhadap koleksi uang pendaftaran dan

uang iuran keahggotaan dari para anggota baru dan anggota

lama yang mampu.

5) Pejabat/Staf Bagian Keuangan :

a) Bertanggung jawab terhadap pembuatan anggaran, akun-

tansi, dan fungsi kasir OPDS.

b) Memelihara catatan laporan anggota yang terbaru dan me-

lengkapi daftar terbaru dari anggota yang aktif dari Pejabat/Staf

Bagian Pelayanan Anggota.

c) Bertanggung jawab atas rekening para anggota dan pe-

mantauan pembayaran para anggota. Menyerahkan daftar para

anggota yang belum membayar iuran kepada Pejabat/Staf Ba-

gian Pemasaran untuk pengumpulan.

d) Menyimpan arsip semua transaksi keuangan yang masuk

ke dalam OPDS atau yang keluar dari OPDS.

e) Menyiapkan laporan keuangan berkala, neraca, cash flow,

dan lain-lain pada pelaksanaan OPDS.

Menanggung analisa keuangan berkala untuk memantau

dan menilai kesehatan keuangan pelaksanaan OPDS.

PEDOMAN DALAM PERSIAPAN DAN ORGANISASI

MASYARAKAT UNTUK PENYELENGGARAAN DANA

SEHAT

A) Kegiatan Pendahuluan

1) Pendirian OPDS yang berdasarkan sosial kemasyarakatan

dan swakelola didahului dengan survei masyarakat dan penye-

lidikan sosial untuk menentukan kemampuan dan kebutuhan

masyarakat akan program asuhan kesehatan yang hidup dan

dapat dipercaya serta terorganisasi dengan baik. Penyelidikan

sosial pendahuluan diusahakan untuk menilai masyarakat ke-

giatan organisasi OPDS.

Kriteria untuk menilai masyarakat pendirian OPDS adalah :

a) Persetujuan dan dukunganpejabatsetempat(Walikota Bupati

Kepala Daerah) untuk pendirian OPDS.

b) Adanya sarana fisik pelayanan medis dan Dokter Praktek

Umum.

c) Adanya pendapatan rata-rata yang teratur dan memadai dari

sebagian besar penduduk dalam masyarakat.

d) Adanya kemauan dan kemampuan membayar iuran secara

teratur sejumlah uang kesehatan masa depan dan kebutuhan

medis; dan

e) Adanya kemauan untuk berperan serta dan kegiatan kese-

hatan secara kolektif oleh calon anggota dan pemberi pelayanan

kesehatan.

2) Hasil dari penyelidikan sosial pendahuluan diberlakukan

melalui penyelenggaraan survei masyarakat yang memeriksa

pola yang biasa terdapat dari: a) pendapatan, b) pengeluaran,

c) penyakit, d) pemanfaatan pelayanan kesehatan, e) tabungan

untuk asuhan medis, dan f) angka kematian.

3) Studi kelayakan pendirian OPDS didasarkan atas data sta-

tistik yang dikumpulkan dan dibuat taksiran. Pendirian OPDS

dianggap layak jika tingkat pengeluaran kesehatan yang didapat

kurang daripada atau sama dengan premi perkiraan bulanan

yang dibutuhkan untuk tanggungan bantuan keuangan bagi

kemungkinan pengeluaran kesehatan pada jumlah keanggotaan

yang diharapkan.

B) Persiapan Masyarakat, Organisasi dan Manajemen

OPDS

1) Jika studi kelayakan positif untuk pendirian OPDS, lang-

kah berikutnya adalah menyampaikan data-data kepada para

pejabat, pemimpin dan calon pemberi pelayanan setempat dalam

suatu pertemuan orientasi resmi dan menjelaskan kepada mereka

tentang konsep OPDS keseluruhannya dan untuk :

a) Mempengaruhi sikap para pejabat, pemimpin, calon pem-

beri pelayanan setempat dan pengaruh tersebut dimaksudkan

agar menghargai nilai pemeliharaan kesehatan melalui pencegah-

an serta pembayaran di muka.

b) Menentukan bidang kerjasama di antara manajemen OPDS,

para pejabat setempat, dan institusi pelayanan kemungkinan

berpartisipasi dalam pembiayaan proyek.

c) Menentukan peranan yang mungkin dan mendapatkan ja-

minan dukungan dari para pej abat tersebut dalam pengembangan

masyarakat untuk pelaksanaan OPDS.

2) Persiapan masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan

berikut :

a) Menyebarluaskan informasi secara intensif dan memberi-

kan penyuluhan kepada masyarakat.

b) Pencarian dan pengembangan kepemimpinan untuk men-

ciptakan kelompok inti dari motivator lokal untuk OPDS.

c) Pelatihan dan ketelitian kepemimpinan melalui seminar

terjadwal dan resmi.

d) Organisasi pemberi pelayanan.

3) Mengorganisasikan struktur OPDS dan Staf manajemen :

a) Mengadakan rapat organisasi formal.

b) Memilih pejabat dan anggota Dewan Direksi.

c) Memilih Staf inti dan pejabat OPDS.

d) Memilih dan menyewa Staf OPDS full-time.

e) Meneliti dan menetapkan Spesialis untuk bekerja.

4) Merencanakan konperensi.

KEMUNGKINAN PEMBENTUKAN OPDS DI PONDOK

PESANTREN

Mengingat banyaknya Pondok Pesantren di Jawa Timur ini,

dimana para santri jumlahnya ribuan dalam satu Pondok Pesan-

tren, maka kelompok ini dapat dianggap sebagai suatu kelompok

anggota OPDS. Usia para santri berkisar antara 9 25 tahun,

dimana pada usia tersebut angka kesakitannya rendah di-

bandingkan kelompok usia lanjut atau balita. Peluang ini dapat

dimanfaatkan untuk mencoba memulai dengan pendataan kemu-

dian menghitung perkiraan biaya pelayanan kesehatan yang

diperlukan tiap orang rata-rata dalam periode tertentu, misalnya

satu bulan. Selanjutnya dihitung berapa seharusnya uang iuran

anggota tiap bulan.

Dengan demikian dapat dihitung pula pembatasan tentang

jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada tiap

anggota oleh poliklinik atau rumah sakit.

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH

1) Pendataan di semua Pondok Pesantren yang bersedia men-

dirikan OPDS, tentang jumlah santri, kesanggupannya, jenis

penyakit yang sering diderita oleh kebanyakan santri dan warga

Pondok Pesantren lainnya.

2) Mengadakan pertemuan dengan pihak Pemda Tk. II dan

Dinkes setempat untuk memperoleh persetujuan dan dukungan.

3) Mengadakan pendekatan dengan pemberi pelayanan kese-

hatan setempat, Puskesmas, Balkesmas dan Rumah Sakit.

4) Membentuk Panitia Persiapan untuk mendirikan OPDS di

Pondok Pesantren yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri

dari Pengurus Pondok dan para santri dengan berkonsultasi

dengan Dinas Kesehatan Tingkat II atau Tingkat I untuk men-

dapatkan bimbingan dan pembinaan.

Cermin Dunia Kedokteran, Edisi Khusus No. 91. 1994

14 1