Cermin Dunia Kedokteran

OPINI

Pendidikan Formal

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Kerja

Astrid Sulistomo

Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

PENDAHULUAN

Sebagian besar anggota masyarakat menghabiskan seper-

tiga dari kehidupan masa dewasanya di tempat kerja, untuk

secara aktif ikut berperan dalam pengembangan dan peningkat-

an kesejahteraan mereka sendiri, keluarga dan bangsanya.

Pekerjaan dapat mempunyai dampak positif maupun negatif

terhadap tenaga kerjanya. Pada keadaan optimal, pekerjaan

memberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan juga mempunyai dampak po-

sitif terhadap kesejahteraan dan kesehatan yang meliputi aspek

sosial, psikologis dan fisik. Namun di lain pihak masih banyak

pekerjaan yang kondisi dan lingkungan kerjanya dapat meng-

ganggu kesehatan tenaga kerjanya, sehingga dengan demikian

menurunkan kesejahteraan, kemampuan kerjanya, bahkan ha-

rapan hidupnya.

Berbeda dengan anggota masyarakat lainnya, para pekerja

seringkali dihadapkan pada pajanan atau beban kerja yang ber-

bahaya terhadap kesehatannya, sehingga para pekerja mem-

punyai potensi untuk mengalami gangguan kesehatan yang

penanganannya memerlukan upaya-upaya khusus, baik di tem-

pat kerjanya maupun dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan

seringkali tidak dapat disembuhkan, menyebabkan kecacadan,

bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga prinsip utama

dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja adalah

melakukan upaya untuk mengetahui potensi bahaya dari setiap

jenis pekerjaan dan melakukan upaya-upaya pencegahan ter-

hadap gangguan kesehatan.

Pajanan yang dialami di tempat kerja sangat beraneka

ragam, mulai dari bahan kimiawi yang pada saat ini sudah

mencapai

±100 jenis, bahan fisik mulai dari panas, bising

sampai ke radiasi ionik sampai ke pajanan psikologis, akibat

stress yang makin berat di tempat kerja. Sehingga upaya untuk

melakukan upaya-upaya pencegahan memerlukan keahlian dari

tenaga profesi yang terlibat dalam program Keselamatan dan

Kesehatan Kerja. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan pem-

bangunan di Indonesia, sektor industri telah berkembang

dengan pesat. Berbagai ragam industri, mulai dari industri

non-formal di rumah tanggga, pertanian, perdagangan, per-

kebunan, sampai industri formal yang berskala raksasa ber-

munculan.

Menyongsong era globalisasi, Indonesia tidak terhindar

dari Standar Internasional ISO 18000 apabila produk yang

dihasilkan ingin dijual di pasar bebas. ISO merupakan suatu

keputusan rapat kerja ISO on Occupational Health and Safety

Management di Geneva pada tanggal 5- 6 September 1996.

Dalam rapat kerja tersebut diputuskan tentang penerapan seca-

ra intemasional Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3), sebagai salah satu syarat yang berkaitan dengan per-

dagangan bebas, bagi semua jenis industri. Sampai dengan

bulan Mei 1996, sebanyak 157.987 perusahaan telah terdaftar

di Indonesia, dengan rincian 13.381 perusahaan dengan tenaga

kerja 100 orang atau lebih, 11.310 perusahaan dengan tenaga

kerja 50-99 orang, 19.325 perusahaan dengan tenaga kerja

25-49 orang, 116.025 perusahaan dengan tenaga kerja 25 orang

atau kurang. Diantaranya lebih dari 30.000 industri yang meng-

hasilkan barang ekspor. Angka-angka tersebut belum men-

cakup industri atau tenaga kerja di sektor informal. Jumlah

tenaga kerja yang terserap di sektor industri selama Repelita V

sebanyak 8.583.000 atau 10,7% total angkatan kerja yang ada

di Indonesia. Dalam Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II)

sasaran pokok pembangunan ketenaga kerjaan adalah ter-

ciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang

memadai untuk menyerap tambahan angkatan kerja baru.

Angkatan kerja pada tahun 2000 diperkirakan berjumlah 101

juta orang yang meningkat terus sehingga menjadi 148 juta

orang pada akhir PJP II. Krisis ekonomi yang berkepanjangan

di Indonesia telah mengubah beberapa prediksi mengenai te-

naga kerja maupun industri, namun bila keadaan ekonomi di

Indonesia pulih kembali, diperkirakan jumlah tenaga kerja

Cermin Dunia Kedokteran No. 136, 2002

akan segera meningkat sesuai dengan prediksi semula.

Perkembangan yang pesat di sektor industri yang diikuti

dengan pengembangan yang pesat pula pada angkatan kerja di

Indonesia, ternyata tidak diikuti dengan pengembangan sumber

daya manusia yang ahli dalam bidang keselamatan dan kese-

hatan kerja.

PERMASALAHAN

Sampai saat ini di Indonesia belum ada data yang akurat

mengenai besarnya masalah kesehatan kerja atau penyakit

karena hubungan kerja. Meskipun menurut Surat Keputusan

Republik Indonesia nomor 22 tahun 1993 telah dikenal adanya

31 penyakit yang timbul karena hubungan kerja, tetapi data

yang berdasarkan laporan sejak tahun 1987 baru 2 penyakit

karena hubungan kerja yang terdiagnosis, yaitu asthma kerja

dan dermatosis akibat kerja. Sedangkan di negara maju seperti

Amerika Serikat, diperkirakan setiap tahun terjadi kurang lebih

390.000 penyakit karena hubungan kerja dengan kurang lebih

20 juta kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Meskipun yang dilaporkan masih jauh dibawah angka-angka

tersebut. Di negara yang sedang berkembang, seperti Indo-

nesia, diperkirakan risiko untuk terkena penyakit yang ber-

hubungan dengan pekerjaan lebih tinggi, antara lain karena:

tingkat pendidikan para pekerjanya lebih rendah

kurangnya pengetahuan mengenai proses kerja dan

pajanan

kurangnya pelatihan untuk kerja

para pekerja tidak mengeluh mengenai kondisi kerjanya

karena takut kehilangan pekerjaan

masih tingginya angka penyakit infeksi dan malnutrisi

masih belum jelasnya sistem pelaporan

Hal tersebut diperberat dengan kurangnya pula sarana dan

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional

untuk melaksanakan program K3 dan khususnya untuk men-

diagnosis, mengelola dan mencegah penyakit yang berhubung-

an dengan pekerjaan. Selain itu dukungan oleh manajemen

perusahaan masih jauh dari optimal, sehingga partisipasi aktif

dari seluruh tenaga kerja belum tercapai.

KESEHATAN KERJA

Kesehatan Kerja adalah spesialisasi dalam Ilmu Kesehat-

an/Ilmu Kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar

pekerja, komunitas pekerja memperolah derajat kesehatan se-

tinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial dengan

usaha-usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, ter-

hadap penyakit/gangguan-gangguan kesehatan yang diakibat-

kan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta ter-

hadap penyakit umum.

Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan maupun

kecelakaan akibat kerja, pada umumnya dapat dicegah bila

potensi bahayanya dapat dikenal sejak dini dan dilakukan

upaya pengendalian.

Dengan demikian pelayanan kesehatan kerja antara lain

terdiri dari:

1. Upaya

promosi

kesehatan

2. Pengendalian lingkungan kerja

3. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, baik secara kelom-

pok maupun individu

4. Pendidikan dan pelatihan

5. Surveilans

6. Pengobatan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan

7. Pertolongan pertama pada kecelakaan

8. Upaya

rehabilitasi

9. Penelitian mengenai penyebab gangguan kesehatan

10. Konseling

PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja

tidak dapat dilakukan oleh satu profesi tertentu, tetapi me-

merlukan kerja sama tim.

Tim inti yang bertanggung jawab untuk menangani

masalah keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari tenaga

dan profesi sebagai berikut:

1) Ahli Keselamatan Kerja (Safety Engineer)

Meneliti kecelakaan dan keadaan berbahaya sebagai dasar

untuk mengembangkan prosedur kerja untuk mencegah ke-

celakaan.

Mencari dan menyebarluaskan informasi mengenai pence-

gahan kecelakaan dan mengembangkan sistem monitoring dan

pemeliharaan dan efektifitas upaya pengendalian.

2) Ahli Higiene Industri (Industrial Hygienist)

Melakukan investigasi dan monitoring lingkungan kerja ter-

hadap pajanan kimiawi dan fisik.

3) Dokter Ahli/Spesialis Kedokteran Okupasi (Occupa-

tional Medicine Physician)

Pertangggung jawab untuk menyelenggarakan aspek medis

dari program kesehatan kerja

Memberi rekomendasi terhadap kebijaksanaan mengenai

pengendalian lingkungan

Memberi informasi mengenai kejadian kecelakaan kerja

kepada ahli Keselamatan Kerja

Memberi informasi mengenai kejadian penyakit yang ber-

hubungan dengan pekerjaan kepada ahli higiene industri.

4) Perawat Kesehatan Kerja (Occupational Health Nurse)

Seringkali perawat kesehatan kerja merupakan satu-satu-

nya tenaga K3 yang berada di suatu perusahaan, sehingga

peranan perawat menjadi sangat penting. Namun di perusahaan

besar yang memiliki tenaga profesi K3 yang lebih lengkap,

peranan perawat terutama adalah:

Membantu menyelenggarakan program kesehatan kerja

Melakukan administrasi umum.

Memelihara sarana pelayanan kesehatan

5) Ahli Manajemen Kesehatan Kerja

Mengelola program Kesehatan Kerja dengan melakukan

koordinasi dengan tim agar efektif dan efisien.

Tidak semua industri/perusahaan harus memiliki tim inti

yang terdiri dari ke 5 profesi di atas. Tergantung pada besar,

jenis dan lokasi industri, sebuah perusahaan bisa mempekerja-

kan satu tim yang lengkap, satu/ lebih jenis profesi saja atau

tidak memiliki tim tersendiri, namun dapat memanfaatkan

profesi tertentu bila dibutuhkan. Selain tim inti di atas tim K3

sering memerlukan bantuan tenaga teknis sebagai berikut: ahli

audiologi, ahli ergonomi, tenaga fisioterapi, tenaga occu-

pational therapy, para spesialis klinik, ahli psikologi, tenaga

Cermin Dunia Kedokteran No. 136, 2002

pendidik, ahli hukum, ahli epidemiologi dan tenaga sosial/

rehabilitasi.

PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL DALAM

KESEHATAN KERJA

Dibandingkan dengan jumlah lembaga pendidikan tinggi

yang ada di dunia intemasional, maupun di Indonesia, lembaga

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi profesi

dalam bidang K3, khususnya kesehatan kerja masih sangat

terbatas.

Pada umumnya tingkat pendidikan bagi tenaga profesi di

bidang kesehatan kerja adalah pada tingkat pascasarjana (S2)

dengan lama pendidikan antara 2-3 tahun, tergantung apakah

waktu praktek dimasukkan dalam masa pendidikan formal atau

tidak. Di Amerika Serikat pada tahun 70'an The National

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) didiri-

kan dan mendapat tanggung jawab untuk mengembangkan

program pendidikan dan menyelenggarakan penelitian dalam

bidang kedokteran okupasi. Karena langkanya program pen-

didikan bagi dokter, perawat ahli higiene industri dan profesi

lainnya, NIOSH mendirikan pusat-pusat pendidikan (Educa-

tional Resource Center) di 32 Universitas yang tersebar di 14

negara bagian. NIOSH mengembangkan pula katalog pen-

didikannya.

1) Dokter

Ahli/Spesialis Kedokteran Okupasi

Untuk dapat memberikan pelayanan kedokteran okupasi

secara lengkap, seorang dokter tidak cukup hanya merupakan

seorang klinisi yang baik. Berbeda dengan dokter ahli/spesialis

lainnya, yang pada umumnya menunggu kedatangan pasien ke

kliniknya yang mempunyai keluhan, seorang dokter okupasi

pada umumnya berhadapan dengan populasi pekerja yang pada

dasarnya sehat dan harus berupaya untuk mencegah timbulnya

penyakit. Hal ini memerlukan seorang dokter dengan keahlian

khusus.

Program pendidikan bagi dokter ahli ini dikembangkan

bersama dengan Perhimpunan Dokter Ahli The American

Occupational Medicine Association (AOMA) dan mencakup

aspek administratif dan klinis dari kedokteran okupasi, bio-

statistik dan epidemiologi, kesehatan lingkungan, higiene in-

dustri, toksikologi industri, sanitasi industri, hukum dan

undang-undang , etika dan pengelolaan mutu lingkungan. Gelar

yang diraih pada akhir pendidikan adalah MPH (Master of

Public Health) dalam Kedokteran Okupasi.

Mengingat bahwa banyak dokter mempunyai minat di

bidang ini telah bekerja di perusahaan/industri, seringkali tidak

mungkin bagi dokter tersebut untuk meninggalkan pekerjaan-

nya untuk mengikuti program pendidikan; maka ada beberapa

Universitas yang menyelenggarakan program khusus, seperti di

University of Michigan dengan program On Job On Campus,

yaitu dengan mengikuti program pendidikan selama 3 hari

penuh pada akhir minggu sekali seminggu, selama 2 tahun dan

Medical College of Wisconsin, yang menyelenggarakan

program jarak jauh dengan mengembangkan modul-modul

computer.

Di Indonesia, sejak tahun 1987 Universitas Indonesia

bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja, telah me-

nyelenggarakan program magister bagi tenaga dokter dalam

bidang hiperkes medis. Program Studi Keselamatan dan

Kesehatan Kerja merupakan salah satu bidang Kajian yang

diselenggarakan oleh Program Pascasarjana UI dan memiliki

kekhususan, yaitu Hiperkes Medis yang diselenggarakan oleh

Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI dan berlangsung

selama 2 tahun (4 semeter) dengan +48 SKS. Pada akhir masa

pendidikannya peserta harus melakukan suatu penelitian dan

menulis tesis.

Untuk menampung peminat dokter-dokter yang telah/

sedang bekerja dan sulit meninggalkan pekerjaannya untuk

waktu yang cukup panjang, pada tahun 1996 telah dikembang-

kan program khusus, yaitu waktu pendidikannya hanya selama

hari Jumat dan Sabtu dengan SKS yang sama. Pada waktu yang

bersamaan, untuk menampung minat yang lebih kearah

aplikasi ketrampilan medis daripada penelitian dibuka pula

jalur pemagangan, yang terdiri dari pemagangan di klinik

maupun di industri formal dan non-formal, bagi peserta yang

tidak melakukan penelitian.

Pada tahun 1998, bersama-sama dengan CHS, telah pula

dikembangkan katalog program pendidikan spesialis Kedokter-

an Okupasi, yang penyelenggaraannya akan segera dilaksana-

kan oleh FKUI. Program ini berlangsung selama 3 tahun dan

mencakup ±70 SKS. Balai Hiperkes Departemen Tenaga

Kerja, bekerja sama dengan Edith Cowan University, Perth

Australia telah menyelenggarakan suatu program pendidikan

jarak jauh, bagi dokter-dokter yang sudah bekerja.

2) Perawat Kesehatan Kerja

Sama dengan pendidikan bagi dokter ahli dalam bidang

kesehatan kerja, pendidikan bagi perawat kesehatan kerja juga

berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan lebih membahas

aspek keperawatan dalam kesehatan kerja.

Program pendidikan ini belum diselenggarakan di Indo-

nesia, namun pada saat ini sedang dipersiapkan ini oleh

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

3) Ahli Higiene Industri

Pada umumnya latar belakang pendidikan dari seorang ahli

higiene insustri adalah dari bidang teknik atau ilmu dasar

namun tidak tertutup kemungkinan bagi dokter, perawat atau

ahli fisiologi untuk mengikuti pendidikan formal dalam bidang

ini. Pendidikan pada umumnya juga berlangsung 2 tahun.

Banyak lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan pen-

didikan ini bersamaan dengan pendidikan ahli keselamatan

kerja.

HAMBATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEN-

DIDIKAN FORMAL

1) Minat untuk mengikuti program ini belum seperti apa yang

diharapkan, hal ini antara lain disebabkan karena:

Belum jelasnya pemanfaatan tenaga ahli ini, baik oleh

sektor pemerintah maupun sektor swasta/industri.

Terbatasnya dana untuk melakukan promosi untuk bidang

ini.

Terbatasnya kemampuan finansial calon peserta untuk

mengikuti program pendidikan.

Cermin Dunia Kedokteran No. 136, 2002

Penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan,

perlu ditunjang oleh pihak penyelenggara.program K3 (Depar-

temen Tenaga Kerja) maupun oleh perkumpulan-perkumpulan

profesi yang bersangkutan, baik berupa pemikiran, tenaga

maupun dana dan sarana.

2) Terbatasnya sarana dan fasilitas untuk melaksanakan pen-

didikan dengan mengikuti perkembangan mutakhir.

3) Untuk beberapa jenis tenaga profesi dalam Kesehatan Kerja

belum ada program pendidikannya di Indonesia.

4) Terbatasnya tenaga pengajar dalam bidang ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kebutuhan akan tenaga profesional dalam bidang Kese-

lamatan dan Kesehatan Kerja makin meningkat, sejalan dengan

perkembangan yang pesat dalam bidang industri dan akan

segera datangnya era globalisasi, Indonesia harus dapat meng-

ikuti persaingan. Tenaga profesional dalam K3 memerlukan

keahlian khusus, yang hanya bisa dicapai secara optimal

dengan pendidikan formal. Seperti juga di dunia internasional

pendidikan dalam bidang ini masih sangat terbatas, termasuk di

Indonesia. Agar pendidikan formal bagi seluruh tenaga profesi

K3 dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan, perlu dibuat

kesepakatan mengenai jenis-jenis tenaga profesi K3 yang

dibutuhkan, dibuat standar mengenai tingkat keahlian K3 yang

diperlukan oleh suatu perusahaan, perlu ada pengakuan dari

pihak pemerintah maupun profesi agar dapat dimanfaatkan

secara optimal.

KEPUSTAKAAN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan

Tinggi, Katalog Program Studi Ilmu Kedokteran Okupasi, 1998.

2. Levy BS, Wegman DH. Occupational Health: Recognizing and Pre-

venting Work Related Disease, 3

edition. Little, Brown and Co.

Boston/NewYork/Toronto/London ;1995.

Lagrange, Lou. Introduction to Occupational Medicine. A Guide. Edith

Cowan University. Perth, 1995.

McCunney, Robert J. Handbook of Occupational Medicine. Little Brown

Co. Boston/Toronto, 1988.

5. Newkirk, William L. Occupational Helath Services. American Hospital

Association, 1993.

6. WHO. Global Strategy on Occupational Helath for All - The Way to

Health at Work. Geneva, 1995.

Cermin Dunia Kedokteran No. 136, 2002