Cermin Dunia Kedokteran

OPINI

Poliklinik Perusahaan

sebagai Salah Satu Subsistem

Upaya Kesehatan di Perusahaan

Sudi Astono

Staf Balai Hiperkes Departemen Tenaga Kerja RI, Semarang

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan selalu mempunyai target untuk men-

dapatkan keuntungan dengan cara memproduksi barang mau-

pun jasa yang dapat dipasarkan. Agar keuntungan dapat diper-

oleh maka salah satu syarat yang penting adalah proses

produksi harus produktif dan efisien. Selain itu produk yang

dihasilkan juga harus dapat diterima oleh pasar, dengan kata

lain produk harus mempunyai daya saing yang tinggi.

Untuk menjalankan perusahaan secara produktif dan

efisien sangat tegantung pada manajemen perusahaan tersebut.

Salah satu bidang yang harus dikelola dengan baik adalah

kesehatan dan keselamatan kerja yang sering disebut dengan

K3. Manajemen K3 mengelola tenaga kerja sebagai sumber

daya manusia dan infra struktur serta alat-alat produksi sebagai

sumber daya fisik perusahaan. Tenaga kerja yang sehat dan

sarana kerja yang terpelihara dengan baik merupakan salah satu

faktor penting untuk mendukung produktivitas perusahaan. Di

sisi lain pelaksanaan sistem manajemen K3 merupakan tuntut-

an global untuk memenuhi standar-standar nasional maupun

internasional yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah melalui

Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri

tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(Per. No. 5/Men/1996).

Salah satu upaya dalam rangka menjamin kesehatan tenaga

kerja secara optimal adalah dengan memberikan pelayanan ke-

sehatan sebaik mungkin terhadap tenaga kerja disertai penge-

lolaan lingkungan dan peralatan kerja yang baik. Karena tidak

dapat disangkal bahwa kesehatan tenaga kerja sangat dipeng-

aruhi oleh sistem pelayanan kesehatan yang diberikan dan kon-

disi tempat kerja serta cara atau proses kerja yang dihadapi

tenaga kerja.

Ada beberapa sistem pelayanan kesehatan terhadap tenaga

kerja antara lain yaitu:

Poliklinik sendiri

a) Berdiri

sendiri

b) Gabungan dari dua perusahaan atau lebih

2. Dilaksanakan oleh pihak di luar perusahaan:

a) Sistem asuransi misalnya Jamsostek

b) Perusahaan jasa pelayanan kesehatan tenaga kerja

c) Fasilitas kesehatan umum (puskesmas, rumah sakit, balai

pengobatan dan lain-lain)

Di antara sistem pelayanan kesehatan tersebut di atas poli-

klinik perusahaan merupakan salah satu pilihan yang tepat.

Poliklinik Perusahaan dapat menjadi salah satu sub sistim dari

manajemen K3 di perusahaan sehingga dua aspek yaitu pela-

yanan kesehatan tenaga kerja dan pengelolaan lingkungan kerja

dapat dilakukan bersama. Berbeda dengan sistem pelayanan

kesehatan yang dilakukan oleh pihak luar yang hanya mene-

kankan aspek pelayanan kesehatan tenaga kerja khususnya segi

kuratifnya.

Sesuai undang-undang yang berlaku (Permenakertrans

No.: Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja),

poliklinik perusahaan sebagai salah satu bentuk Pelayanan

Kese-hatan Kerja harus di bawah tanggung jawab seorang

dokter yang telah memenuhi persyaratan yang antara lain telah

mengikuti pelatihan hiperkes bagi dokter perusahaan.

Demikian juga paramedis di poliklinik perusahaan diwajibkan

mengikuti pelatihan hiperkes bagi paramedis perusahaan. Hal

ini dimaksudkan agar poliklinik perusahaan dapat melakukan

pencegahan dan pengobatan penyakit umum dan penyakit

akibat kerja. Poliklinik perusahaan harus melaksanakan aspek

promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif sesuai kondisi dan

karakteristik perusahaan.

Aspek promotif dan preventif dapat menekan angka kece-

lakaan dan penyakit akibat kerja, sedang aspek kuratif dan

rehabilitatif dapat menangani kecelakaan dan penyakit akibat

kerja tersebut secara cepat tepat sehingga kapasitas kerjanya

dapat dipulihkan atau dioptimalkan.

Fungsi poliklinik perusahaan tidak akan maksimal sesuai

yang diharapkan tanpa adanya dukungan atau kaitan langsung

dari manajemen perusahaan dan kerjasama dengan subsistem

lain dalam kerangka pelaksanaan manajemen K3 secara kese-

Cermin Dunia Kedokteran No. 136, 2002

luruhan di perusahaan.

FUNGSI DAN PERANAN POLIKLINIK PERUSAHAAN

Fungsi dan peranan poliklinik perusahaan adalah men-

jalankan Pelayanan Kesehatan Kerja, seperti tertuang dalam

Permenakertran No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan

Kesehatan Kerja.

Disebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan Kerja adalah suatu

usaha kesehatan dengan tujuan:

Memberikan bantuan terhadap tenaga kerja dalam penye-

suaian diri baik fisik maupun mental terutama dalam penye-

suaian dengan pekerjaannya.

Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kese-

hatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerjanya.

Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental dan ke-

mampuan fisik tenaga kerja.

Memberikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi ter-

hadap tenaga kerja yang menderita sakit.

Tugas pokok Pelayanan Kesehatan Kerja meliputi:

Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan ber-

kala dan pemeriksaan kesehatan khusus.

Pembinaan dan pengawasan atau penyesuaian pekerjaan

terhadap tenaga kerja.

Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.

Pembinaan dan pengawasan terhadap sanitair.

Pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan kese-

hatan kerja.

Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan

penyakit akibat kerja.

Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk

petugas P3K.

Memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pem-

buatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diper-

lukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.

10.

Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau pe-

nyakit akibat kerja.

11.

Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang

mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.

12.

Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan

kerja kepada perusahaan.

Agar fungsi dan peranan poliklinik perusahaan optimal

maka:

(1) Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada

dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.

(2) Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pela-

yanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja

untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan

keterangan-keterangan yang diperlukan.

(3) Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kese-

hatan Kerja disyaratkan:

a. Memahami peraturan perundang-undangan keselamatan

dan kesehatan kerja khususnya di bidang kesehatan kerja.

b. Memenuhi persyaratan profesional yang disahkan oleh

instansi yang berwenang.

UPAYA POLIKLINIK PERUSAHAAN

Upaya Preventif

Upaya kesehatan preventif di perusahaan sangat penting

karena sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang

berkaitan dengan kualitas produk dan produktivitas perusahaan.

Dari segi ekonomi juga akan menghemat keuangan perusahaan

karena upaya preventif tidak hanya akan menekan angka

kejadian penyakit dan cidera di tempat kerja tetapi juga angka

kecelakaan kerja. Sedangkan penyakit, cidera dan kecelakaan

kerja memerlukan biaya yang tidak ringan untuk mengatasinya

dan di sisi lain produktivitas perusahaan akan terganggu.

Upaya preventif antara lain meliputi:

1) Pemeriksaan kesehatan awal (sebelum bekerja) terhadap

calon tenaga kerja.

Tujuannya:

a. Memperoleh tenaga kerja dengan tingkat kesehatan yang

setinggi-tingginya.

b. Tenaga kerja yang cocok/sesuai dengan pekerjaannya.

c. Menghindari tenaga kerja dengan penyakit menular.

d. Mempunyai data kesehatan semua tenaga kerja sewaktu

mulai bekerja.

Pemeriksaan Kesehatan Awal meliputi:

Pemeriksaan Fisik lengkap

Tes Kesegaran Jasmani

Rontgen paru-paru bila perlu

Laboratorium rutin

Untuk pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan

sesuai kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan

timbul.

2) Pemeriksaan kesehatan berkala pada semua karyawan

Tujuan:

a. Mempertahankan tingkat kesehatan karyawan sesudah

dalam pekerjaannya.

b. Deteksi dini gangguan kesehatan akibat pekerjaannya.

Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi:

Pemeriksaan Fisik lengkap

Tes Kesegaran Jasmani

Rontgen paru-paru bila perlu

Laboratorium rutin

Pemeriksaan lain sesuai keperluan

3) Pemeriksaan Kesehatan Khusus

Tujuan:

Menilai pengaruh pekerjaan tertentu terhadap karyawan

atau golongan-golongan karyawan tertentu.

Menentukan ada tidaknya gangguan kesehatan pada tenaga

kerja yang diduga menderita gangguan kesehatan.

Memantau tenaga kerja tertentu yang berisiko tinggi ter-

hadap gangguan kesehatan akibat pekerjaan misalnya: Karya-

wan usia lebih dari 40 tahun, karyawan pasca kecelakaan atau

sakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 minggu, tenaga

kerja wanita, tenaga kerja cacat serta tenaga kerja usia muda

yang melakukan pekerjaan tertentu.

4) Melaporkan adanya penyakit akibat kerja yang ditemukan.

5) Penempatan atau pemindahan tenaga kerja pada tempat

kerja yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.

6) Membuat laporan bulanan penyakit.

7) Pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja dan alat-

alat produksi

8) Pemberian menu makanan sesuai kebutuhan kalori dan zat

Cermin Dunia Kedokteran No. 136, 2002

gizi

Upaya Promotif

1. Pendidikan dan latihan tentang K3

Dilakukan secara berkala dengan materi disesuaikan de-

ngan kondisi perusahaan.

2. Safety talk

Diberikan oleh seorang supervisor atau ketua regu setiap

akan memulai pekerjaan. Ini dilakukan terutama pada tempat

atau jenis pekerjaan dengan risiko kecelakaan kerja yang

tinggi.

Upaya Kuratif

1. Pemberian P3K secara baik

Pelayanan P3K dilaksanakan secara langsung maupun

tidak langsung. Secara langsung poliklinik perusahaan mem-

berikan pelayanan P3K terhadap karyawan yang dibawa ke

poliklinik. Secara tidak langsung poliklinik harus memberikan

pelatihan P3K terhadap beberapa atau semua karyawan agar

segera dapat memberikan pertolongan P3K kepada teman yang

mengalami kecelakaan kerja.

2. Pengobatan tenaga kerja yang sakit

Pengobatan dilakukan secara komprehensif dengan se-

dapat mungkin mencari kausanya. Pengobatan dilakukan ter-

hadap karyawan yang berkunjung ke poliklinik maupun karya-

wan yang dideteksi menderita sakit pada waktu pemeriksaan

berkala atau pemeriksaan khusus.

Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif dilakukan dengan tujuan pengobatan

yang dilakukan lebih tuntas dengan mengembalikan atau meng-

optimalkan fungsi atau kemampuan yang masih ada. Rehabili-

tasi yang dapat dilakukan antara lain berupa:

Pemberian protese atau orthose

Fisioterapi

Konsultasi psikologis

Dan lain sebagainya

Selain hal-hal tersebut di atas poliklinik perusahaan juga

harus dapat menganalisis permasalahan K3 di perusahaan dan

mendiskusikannya dengan departemen terkait untuk dirumus-

kan solusinya dan dilaporkan ke pihak top manajemen agar

ditindak lanjuti.

Pola penyakit tenaga kerja di suatu perusahaan akan ber-

beda dengan penyakit pada masyarakat umum. Tiap-tiap jenis

perusahaan juga akan berbeda pola penyakitnya tergantung

potensi bahaya di tempat kerjanya. Untuk itu diperlukan pe-

ngetahuan kesehatan kerja agar dalam mengelola poliklinik

perusahaan menggunakan pendekatan yang tepat sesuai kondisi

dan karakteristik lingkungan kerja yang ditangani.

STRUKTUR ORGANISASI

Poliklinik perusahaan merupakan salah satu subsistem

dalam suatu sistem manajemen perusahaan. Keberadaannya

dapat merupakan subsistem yang tidak langsung berada di

bawah top manajemen perusahaan tetapi merupakan subsistem

dari sub sistem lain misalnya: Departemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (Safety and Health Department), Departemen

Sumber Daya Manusia atau di bawah tanggung jawab per-

sonalia.

Poliklinik perusahaan berada di bawah tanggung jawab

seorang dokter perusahaan yang telah ditunjuk oleh perusahaan

dengan persyaratan tertentu. Dokter penanggung jawab ini

membawahi beberapa dokter lain serta paramedis dan pegawai

poliklinik perusahaan lainnya.

Untuk melaksanakan sistem manajemen K3 di perusahaan

dengan baik maka diperlukan keterpaduan antara subsistem-

subsistem yang ada misalnya:

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Personalia

Human Resource Development (HRD)

Departemen Health and Safety

Supervisor

Departemen Quality Control

Auditor internal

Ahli K3 perusahaan

PERMASALAHAN

Hal-hal yang dibicarakan di atas adalah yang seharusnya

atau sebaiknya dilaksanakan. Namun kenyataan di lapangan

masih banyak yang terjadi sebaliknya. Sebagai contoh sering

terjadi bahwa dokter perusahaan hanya bekerja di poliklinik

perusahaan terutama berupa kuratif penyakit umum saja, se-

dangkan upaya kesehatan kerja yang sebenarnya lebih penting

tidak dilaksanakannya.

Hal seperti itu sangat merugikan bukan hanya bagi karya-

wan tetapi juga bagi perusahaan. Karena tindakan kuratif sifat-

nya sangat parsial sehingga kemungkinan besar karyawan yang

menderita penyakit akibat kerja dianggap atau ditangani se-

bagaimana penyakit umum di masyarakat. Penyakit tersebut

tidak mendapat penanganan yang tepat dan banyak mengguna-

kan biaya pengobatan secara tidak efektif.

Di sisi lain, pihak perusahaan sering belum menyadari

sepenuhnya akan pentingnya program Kesehatan dan Kese-

lamatan Kerja (K3). Sehingga pembentukan poliklinik perusa-

haan hanya sekedar untuk menjamin bahwa pekerja yang sakit

atau cedera akan mendapat pengobatan. Belum disadari bahwa

program kesehatan kerja mempunyai andil yang cukup besar

terhadap kinerja karyawan dan produktifitas perusahaannya.

Dengan asumsi seperti itu maka perusahaan merekrut dokter

hanya ditempatkan di poliklinik untuk melayani karyawan yang

berobat tanpa diberi wewenang atau dilibatkan dalam manaje-

men atu program K3 di perusahaan.

Perusahaan sering menganggap bahwa pelaksanaan prog-

ram K3 terutama aspek preventifnya memerlukan banyak biaya

dan tidak ada kontribusi yang berarti bagi produktivitas peru-

sahaan. Dengan kata lain perusahaan masih banyak yang belum

mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan program

K3 karena belum menyadari sepenuhnya bahwa program K3

sangat menguntungkan perusahaan secara keseluruhan baik

dari aspek kesejahteraan karyawan, lingkungan hidup, produk-

tivitas perusahaan, daya saing perusahaan dan kelangsungan

hidup perusahaan.

Pembinaan di bidang K3 belum optimal dan penegakan

hukum masih lemah (dalam hal ini oleh aparat Depnaker),

Cermin Dunia Kedokteran No. 136, 2002

sehingga masalah K3 belum menjadi isu penting dibanding

masalah ketenagakerjaan lain misalnya masalah upah, kesejah-

teraan, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Belum disa-

dari sepenuhnya bahwa masalah K3 sebenarnya merupakan

investasi sumberdaya manusia yang penting untuk meningkat-

kan produktivitas dan untuk menjaga kelangsungan usaha.

Peran serta dari para pakar, praktisi, akademisi dan aso-

siasi serta lembaga swadaya masyarakat yang bergelut di

bidang K3 masih sangat kurang. Asosiasi atau organisasi

bidang K3 yang sudah ada belum kuat sehingga belum bisa

berperan secara optimal.

USULAN PEMECAHAN MASALAH

Diperlukan komitmen yang tinggi baik dari pihak peru-

sahaan, dokter perusahaan maupun seluruh karyawan yang ada.

Perusahaan harus mau mencari dokter perusahaan yang telah

memenuhi syarat untuk diberi wewenang yang cukup dalam

menangani permasalahan kesehatan di tempat kerja. Perusaha-

an harus membuat departemen yang menangani masalah kese-

hatan di tempat kerja yang kedudukannya sejajar atau sama

pentingnya dengan departemen lain misalnya sebagai Depar-

temen K3 (Safety and Health Department).

Program kesehatan kerja terutama upaya preventif hendak-

nya jangan dipandang sesaat yang tampaknya memerlukan

banyak biaya tanpa ada kontribusi terhadap produktifitas peru-

sahaan. Upaya preventif harus dipandang secara menyeluruh,

sebagai komponen penting dalam meningkatkan produktifitas,

meningkatkan daya saing dan mempertahankan kelangsungan

perusahaan.

Secara ringkas untuk memberdayakan fungsi poliklinik

perusahaan khususnya dan pelayanan kesehatan kerja pada

umumnya, maka:

1. Setiap perusahaan harus membangun komitmen yang kuat

dalam bidang K3,

Para pakar, akademisi, praktisi dan organisasi di bidang

Hiperkes dan K3 harus lebih proaktif,

Dokter Perusahaan yang bekerja di perusahaan harus

bertugas dan atau bertanggung jawab atas Higiene Perusahaan,

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (PermenNakerTransKop no.

Per 01/Men/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi

Dokter Perusahaan), serta mampu meyakinkan manajemen pe-

rusahaan bahwa program K3 akan menguntungkan perusahaan

dalam jangka panjang,

Penegakan hukum di bidang K3, khususnya oleh pegawai

pengawas ketenagakerjaan (aparat Depnaker),

Harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah

(Depnaker) sebagai pembina, perusahaan sebagai pemilik mo-

dal yang ingin mendapatkan untung dan tenaga kerja sebagai

sumber daya dan mitra perusahaan.

KESIMPULAN

Poliklinik perusahaan sebagai subsistem pelayanan kese-

hatan merupakan sarana strategis untuk melaksanakan program

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam rangka mening-

katkan produktivitas perusahaan. Agar poliklinik perusahaan

dapat berfungsi secara optimal maka harus didukung oleh peran

yang optimal dari:

Dokter dan paramedis perusahaan

Manajemen perusahaan

Aparat penegak hukum (pegawai pengawas ketenagakerja-

an) dari Depnaker

Peran aktif dari masyarakat industri (tenaga kerja, serikat

pekerja, Asosiasi K3) dan kelompok masyarakat lainnya misal-

nya LSM.

KEPUSTAKAAN

Danakusuma M. Pengantar Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Ko-

munitas. Jakarta: Yayasan Penerbitan IDI. 1996.

Permenaker No. Per 05/Men/1996. Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja. Jakarta. Departemen Tenaja Kerja RI. 1996.

Soeripto. Penerapan Hiperkes di Perusahaan. Pusat Hiperkes dan Kese-

lamatan Kerja. Jakarta. Departemen Tenaja Kerja RI. 1996.

Sumamur PK. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta:

PT. Toko Gunung Agung. 1996.

Yanri Z, Harjani S, Yusuf M. Himpunan Peraturan Perundangan Kesehat-

an Kerja. Departemen Tenaga Kerja RI. Jakarta: PT. Citratama Bangun

Mandiri. 1999.

When the law is uncertain, there is no law

Cermin Dunia Kedokteran No. 136, 2002