Artikel
ULASAN
Pemberantasan Tuberkulosis
pada Pelita VI
Abdul Manaf
Perkumpulan Respirologi Indonesia
PENDAHULUAN
Survai Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1992 me-
nyatakan tuberkulosis sebagai penyebab kematian nomor 2 dari
semua golongan usia dan nomor 1 dari golongan penyakit
infeksi. Setiap tahunnya 175.000 meninggal, sekitar 500.000
kasus baru dengan 260.000 tidak terdiagnosis serta mendapat-
kan pelayanan yang tidak tuntas. Kenyataan bahwa penderita
umumnya dari golongan usia produktip kerja akan berdampak
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Terabaikannya penyakit ini telah menimbulkan masalah
resistensi kuman yang menjadi beban sektor kesehatan. Ancam-
an penyebaran infeksi I-IIV turut memperberat rnasalah, oleh
karena penderita HIV positip 10 kali lebih mungkin akan men-
derita tuberkulosis.
Keinginan pemerintah untuk menanggulangi masalah
tuberkulosis yang sejalan dengan keinginan untuk mengentas-
kan kemiskinan perlu mendapatkan dukungan lintas program,
lintas sektor dan mengikut sertakan LSM maupun meningkat
kan peran serta masyarakat untuk secara terpadu mengguna-
kan infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ada
sebagai wadah. Pada kenyataannya masih banyak penderita
yang berobat di luar puskesmas, di samping belum adanya ke-
seragaman tata laksana penanggulangan.
Keberhasilan beberapa proyek dengan menggunakan re-
komendasi WHO, menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada
sudah baik dan telah siap untuk digunakan. Penggalian sumber
daya dan dana yang selanjutnya digunakan secara tepat di
samping penataan yang baik dalam program P2TB Paru Na-
sional akan meningkatkan pemerataan keberhasilan program
P2TB Paru khususnya dan Program Kesehatan pada umumnya
dalam mencapai tujuan Kesehatan bagi Semua di tahun 2000.
Hal ini lebih lanjut akan memberikan dampak bagi peningkat-
an sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan sektor
ekonomi.
Kebijaksanaan operasional baru program P2TB Paru sesuai
dengan rekomendasi WHO adalah sejalan dengan kondisi
struktur administrasi pemerintahan dengan desentralisasi ke
tingkat kabupaten; hal ini akan memudahkan pelimpahan tugas
kepada petugas tingkat kabupaten sesuai dengan strategi baru.
SITUASI
Pelaksanaan program pemberantasan yang selama ini di-
jalankan di puskesmas belum memperlihatkan hasil yang ber-
makna, di samping itu belum terdapat keseragaman diagnosis
sesuai lokasi dan klasifikasi berdasarkan kategori pengobatan
yang dibutuhkan untuk analisis secara kohort melalui kese-
ragaman pencatatan. Lebih dari 50% penderita belum tercakup
oleh program yang selama ini dipusatkan di puskesmas dan di
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah lainnya maupun sektor
swasta.
Pada tahun 1994 telah dilaksanakan evaluasi program
bersama dengan WHO dan hasilnya telah diajukan dalam
Lokakarya Nasional ke VI. Selanjutnya Dokumen Perencanaan
5 Tahun yang dibuat dengan bantuan konsultan WHO me-
rupakan dasar kebijaksanaan operasional yang dimulai pada
tahun 1995. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksana-
an program pada tahun 1995, WHO melengkapi strategi pe-
laksanaan program dengan mengembangkan strategi DOTS
(Direct Observed Treatment Short-Course) karena pengendali-
an pengobatan penderita sangat menentukan keberhasilan
pengobatannya.
Meningkatnya penyebaran infeksi HIV dan penyakit AIDS
Pertemuan Berkala Ilmiah dan Organisasi (PBIO) Ke-II Perkumpulan
Respirologi Indonesia, Palembang 2 -3 Desember 1995
Cermin Dunia Kedokteran No. 115, 1997
5
merupakan salah satu faktor meningkatnya penyakit tuber-
kulosis di dunia akibatnya daya tahan tubuh yang rendah.
Meskipun di Indonesia jumlah penderita HIV/AIDS yang
ditemukan terbatas, tetapi peningkatan kasus yang terjadi cu-
kup memprihatinkan. Kedua penyakit yang saling mempenga-
ruhi akan menjadikan beban ganda bagi petugas kesehatan bila
tidak segera ditanggulangi dengan baik.
Telah terbentuknya infrastruktur dan dengan meningkatkan
kualitas pelaksanaan program pemberantasan TB Paru pada
fasilitas pelayanan kesehatan yang ada akan menurunkan angka
kematian dan kesakitan penderita yang umumnya terdapat
dalam golongan kurang/tidak mampu serta termasuk dalam
golongan usia produktip kerja. Dengan mencegah penyebaran
resistensi kuman terhadap obat antituberkulosis, keberhasilan
program pemberantasan akan mengandung peningkatan sumber
daya manusia (SDM) yang pada akhirnya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara.
Peranan pelayanan kesehatan di luar puskesmas untuk
penderita tuberkulosis perlu ditingkatkan, termasuk rumah sakit
pemerintah maupun swasta, dokter spesialis dan dokter swasta.
Desentralisasi ke tingkat kabupaten maupun suksesnya
pelaksanaan secara terpadu, memerlukan konsolidasi dan
kesatuan sudut pandang untuk secara bersama-sama mengambil
bagian dalam program P2TB Paru secara nasional. Penggalian
sumber daya dan dana dengan pemerataan penggunaan secara
tepat dan tata laksana yang baik akan menunjang keinginan
pemerintah untukmengentaskan kemiskinan serta meningkat
kan perekonomian dan tercapainya kesejahteraan.
PROGRAM P2TB PARU PELITA VI
Kebijaksanaan operasional program pemberantasan tuber-
kulosis Paru (P2TB Paru) Pelita VI merupakan antisipasi ter-
hadap kondisi pelaksanaan program pemberantasan yang
walaupun selama ini telah dijalankan, tetapi belum mem-
perlihatkan hasil yang bermakna. Prioritas ditujukan terhadap
peningkatan mutu pelaksanaan dan pelayanan, di samping
penggunaan obat yang rasional untuk memutuskan rantai
penularan serta mencegah meluasnya resistensi kuman tuber-
kulosis di masyarakat. Untuk itu usaha yang telah ada harus
dilanjutkan dengan beberapa perbaikan sesuai dengan per-
kembangan dunia dan Iptek di samping keterpaduan kegiatan
seluruh sektor terkait (lintas program maupun lintas sektor)
dalam menunjang pelaksanaannya.
Dalam rangka memutuskan rantai penularan dan mencegah
meningkatnya resistensi kuman, tujuan utama adalah pen-
capaian angka kesembuhan 85% yang kemudian disusul dengan
peningkatan cakupan 70% di tahun 2000, yang berdasarkan
pengalaman akan menurunkan angka prevalensi separuhnya.
Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan
pelayanan, berdasarkan pengalaman serta hasil evaluasi, perlu
dilakukan penyempurnaan kebijaksanaan operasional dengan
mengaktifkan serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang
telah ada di samping mengikut sertakan komponen pelayanan
kesehatan di luar program.
Pembentukan Kelompok Puskesmas Pelaksana (KPP) yang
terdiri dari Puskesmas Rujukan Mikroskopis (PRM) dengan di
sekelilinginya terdapat 3-5 Puskesmas Satelit (PS) yang secara
keseluruhan mencakup wilayah kerja dengan jumlah penduduk
antara 100.000-150.000 jiwa merupakan kondisi ideal bagi
kelangsungan program dan menjadi dasar perencanaan mau
pun pengembangan selanjutnya.
Dalam kebijaksanaan operasional program P2TB Paru
Pelita VI, Puskesmas Rujukan Mikroskopis (PRM) merupakan
bagian terpenting dalam rangka peningkatan kualitas, khusus-
nya dalam rangka penegakan diagnosis secara mikroskopis di
laboratorium. Beban kerja pemeriksaan sediaan yang cukup
dan pelatihan yang baik akan mempertahankan keterampilan
dan meningkatkan kualitas petugas laboratorium. Pemakaian pe-
warnaan Ziehl Neelsen dan digunakannya mikroskop binokuler
merupakan unsur penunjang yang tidak dapat diabaikan serta
menuntut terbentuknya tatalaksana serta jaring-jaring labo-
ratorium dalam usaha menjaga dan meningkatkan kualitas
(mutu). Pembentukan kelompok-kelompok puskesmas pelak-
sana program dengan PRM sebagai tempat pemeriksaan
laboratorium secara mikroskopis ini selanjutnya dikembang-
kan secara bertahap; dengan demikian puskesmas yang saat ini
belum sebagai pelaksana program dapat secara langsung
menjadi PS.
Sesuai dengan struktur organisasi Departemen Kesehatan
terlihat bahwa untuk mencapai keberhasilan program secara
nasional, sejak awal harus dilakukan secara lintas program
sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya.
Pemakaian obat anti tuberkulosis (OAT) jangka pendek
sesuai dengan rekomendasi WHO berdasarkan Kategori dan
Klasifikasi penyakit sangat penting dalam mencegah kegagalan
pengobatan dan resistensi kuman dengan keteraturan berobat
penderita sampai sembuh. Obat anti tuberkulosis (OAT) yang
dipergunakan dalam program pemberantasan tuberkulosis paru
terdiri dari beberapa kategori yaitu :
a) Kategori 1: 2HRZE/4 H3R3
Untuk penderita Baru BTA positip dan penderita BTA ne-
gatip/Rontgen positip sakit berat.
b) Kategori 2 : 2 HRZES/HRZE/5 H3R3E3
Untuk penderita BTA positip kambuh atau gagal dengan
pengobatan kategori 1.
c) Sisipan : HRZE
Sebagai tambahan pengobatan selama 1 bulan secara
intensip apabila setelah selesai pengobatan fase awal, pe-
meriksaan sputum hasilnya BTA positip.
d) Kategori 3 : 2 HRZ/2 H3R3, belum disediakan oleh pro-
gram saat ini. Paduan obat ini digunakan untuk penderita BTA
negatip dengan radiologis positip.
Beberapa daerah sehubungan dengan kondisi setempat,
terutama akibat faktor geografis; dalam tahap pengembangan
akan didapatkan Puskesmas Pelaksana Program yang tidak dapat
dikelompokkan sebagai KPP serta berdiri sendiri. Puskesmas
pelaksana program demikian disebut sebagai Puskesmas
Pelaksana Mandiri (PPM).
Keberadaan BP-4, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
yang juga menangani penderita tuberkulosis diharapkan dapat
Cermin Dunia Kedokteran No. 115, 1997
6
turut terlibat secara aktip dan mempunyai kesatuan sudut
pandang. Hal ini akan dapat dicapai dengan koordinasi dan
kerja sama yang baik dari tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupa
ten. Demikian pula halnya dengan Perhimpunan Dokter Ahli
Paru (PDPI) maupun Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Eksistensi Balai Laboratorium Kesehatan (BLK.) di seluruh
daerah tingkat I perlu dikembangkan, terutama dalam rangka
pelatihan tenaga laboratorium dan meningkatkan kegiatan jaga
mutu.
Seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan termasuk
dalam rangkaian penilaian perlu dikembangkan dengan me-
libatkan unsur terkait di bawah koordinasi Badan Litbangkes.
Meningkatkan keterlibatan semua unsur pelayanan Pe-
merintah dan Swasta maupun peran serta masyarakat dengan
lebih mengaktipkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang telah ada. Hal ini merupakan pengamalan strategi DOTS
(Direct Observed Treatment Short-Course) sebagai suatu rang-
kaian dari kesatuan mata rantai (The Hold Chain). DOTS
terutama berperan dalam menjamin keberhasilan pengobatan
penderita dengan keteraturan dan ketaatan penderita selama
masa pengobatan. Di samping itu juga melengkapi penderita
dengan informasi yang cukup jelas mengenai penyakitnya yang
dapat disembuhkan serta memberikan semangat agar dapat
memenuhi seluruh jadual pengobatannya.
KESIMPULAN
Keberhasilan kebijaksanaan operasional Pelita VI sangat
ditentukan oleh kerja sama lintas program dan sektor di setiap
tingkat administrasi pemerintahan dengan prioritas utama pada
kualitas; pencapaian angka kesembuhan 85% sebagai target
diharapkan sesuai dengan pengalaman, maka dalam 5 tahun
angka prevalensi akan dapat diturunkan separuhnya di samping
mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti
tuberkulosis.
Tatalaksana pengobatan yang baik, pengendalian peng-
obatan penderita, pengadaan OAT yang cukup dan tidak ter-
putus, pengadaan sarana dan prasarana, penyuluhan, pelatihan
dan supervisi, dan peningkatan kualitas pelayanan sangat
menentukan keberhasilan program pemberantasan penyakit
tuberkulosis paru (P2TB Paru) dengan kebijaksanaan baru.
Dengan ancaman menyebarnya infeksi HIV, penanggu-
langan tuberkulosis saat ini perlu ditingkatkan dan merupakan
saat yang tepat untuk mencegah terdapatnya dua penyakit pada
seorang penderita yang akan menjadikan penanggulangannya
lebih sulit lagi.
Pelaksanaan secara terpadu dengan memanfaatkan sumber
daya dan dana yang ada perlu ditingkatkan clalam usaha pe-
merataan pembangunan kesehatan yang pada akhirnya akan
turut mendukung pembangunan di bidang ekonomi serta
mengentaskan kemiskinan.
Cermin Dunia Kedokteran No. 115, 1997
7